Contoh Makalah Pendidikan Dasar – Hallo, Best Jobbers, apa kabar hari ini? Apakah anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda semua.
Well, Best Jobbers, kembali lagi di portal bestjobaroundtheworld.com portal yang selalu menyajikan artikel keilmuan yang bermanfaat bagi dunia akademis.
Dalam kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya akan menyajikan contoh makalah Contoh Makalah Pendidikan Dasar. Contoh makalah pendidikan dasar ini saya peroleh dari hibah teman saya Eka Puji Astutik, calon sarjana Strata 1 FTIK IAIN Pekalongan.
Tema contoh makalah pendidikan dasar ini mengangkat permasalahan seputar dunia pendidikan. Dalam contoh makalah pendidikan dasar ini dijelaskan tentang permasalahan komersialisasi di dunia pendidikan.
Komersialisasi ini menjadi permasalahan yang cukup diperdebatkan dalam dunia pendidikan.
Contoh makalah pendidikan dasar ini tentu akan sangat bermanfaat bagi anda mahasiswa fakultas keguruan maupun pendidikan lain.
Hal itu karena saya selalu menyertakan sumber atau referensi dari buku-buku maupun literasi yang jelas di setiap contoh makalah yang saya hadirkan. Tidak terkecuali dalam contoh makalah pendidikan dasar ini.
Untuk mengetahui tingkat plagiarisme dari contoh makalah pendidikan dasar ini, anda dapat mengcopy teks yang saya sediakan di sini. Anda juga dapat mendownload file asli dalam format Microsoft word nya di sini.
Selain itu anda juga dapat mendownload via google drive di link yang saya sediakan di akhir artikel.
Well, Best Jobbers, kita simak contoh makalah pendidikan dasar di bawah ini.
Baca Juga : Contoh Makalah Pendidikan, Contoh Makalah Sederhana
Contoh Makalah Pendidikan Dasar : Komersialisasi Dalam Dunia Pendidikan
Dalam artikel ini, saya memberikan Contoh Makalah Pendidikan Dasar dengan mengangkat tema : Komersialisasi Dalam Dunia Pendidikan. Contoh Makalah Pendidikan Dasar ini disusun berdasarkan problema yang marak terjadi di dunia pendidikan.
Komersialisasi sering kita jumpai di ranah pendidikan negeri ini. Dalam Contoh Makalah Pendidikan Dasar yang saya unggah ini, akan disebutkan berbagai hal dari problema tersebut.
Anda dapat menjadikan contoh makalah ini sebagai acuan untuk membuat makalah dengan tema yang serupa karena saya mencantumkan teori-teori dari para pakar yang kredibel.
Mari kita simak dengan seksama….
Bab 1: Pendahuluan
Bab I yang berisi latar belakang dan Rumusan Masalah. Latar belakang berisi tentang perihal atau urgensi apa yang menyebabkan seorang penulis menyusun makalah.
Penyusunan contoh makalah ini berawal dari keprihatinan penulis akan adanya permasalahan kesulitan akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi kelas bawah.
Seringkali lembaga pendidikan menerapkan standar pembayaran yang tidak mampu dijangkau oleh masyarakat kelas ekonomi tersebut. Adanya komersialisasi dalam lembaga menjadi pemicunya.
Rumusan masalah dibuat agar permasalahan yang dibahas fokus dalam satu titik. Hal ini agar tidak terjadi bias pembahasan dan bias pemahaman dari pembacanya.
Mari kita simak pembahasan Bab I dari makalah ini.
Latar Belakang Masalah
Pendidikan selain sebagai suatu pembentuk watak atau kepribadian juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta dapat dipertanggung jawabkan.
Pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa untuk masuk dan memperoleh dampak-dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut.
Dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut telah melanda di bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya, baik bidang sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan dalam bidang pendidikan.
Pendidikan telah terjebak dalam arus kapitalisasi yang dalam istilah lain bernama komersialisasi pendidikan.Adanya biaya pendidikan yang tidak murah.
Oleh karena itu hal ini berakibat berakibat banyaknya anak yang berasal dari kelas ekonomi bawah sulit mendapatkan akses pendidikan yang lebih bermutu.
Sekolah kemudian menerapkan aturan seperti pasar yang berimplikasi pada visiologis pendidikan yang salah. Keberhasilan pendidikan hanya didasari pada besarnya jumlah lulusan sekolah yang dapat diserap oleh sektor industri.
Dunia pendidikan Indonesia saat ini dianggap belum dapat mencapai titik keberhasilan yang diharapkan bersama.
Permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia begitu banyak dan rumit sehingga solusi yang dilakukan untuk keluar dari permasalahan tersebut tidaklah mudah.
Permasalahan yang tidak kalah penting yaitu menyangkut masalah biaya pendidikan saat ini yang semakin mahal.
Setiap jenjang pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan untuk tingkat sekolah dasar biaya pendidikan yang harus dikeluarkan hampir mendekati atau bahkan jauh lebih mahal daripada sekolah lanjutan sehingga menyaingi biaya pendidikan untuk perguruan tinggi.
Banyak pungutan-pungutan yang ditarik oleh sekolah sehingga biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik semakin banyak dan mahal setiap tahunnya.
Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta persiapan dana pendidikan sejak dini.
Masyarakat Kelurahan Pabiringa yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan, sehingga harus memiliki perencanaan keuangan sejak awal, agar pendidikan anak terus berlanjut dan tidak putus sekolah.
Rumusan Masalah
Apa makna komersialisasi dalam pendidikan?
Bagaimana upaya meminimalisir komersialisasi dalam pendidikan islam ?
Kegunaan Makalah
Untuk mengetahui makna komersialisasi dalam pendidikan
Untuk menjabarkan upaya meminimalisir komersialisasi dalam pendidikan islam
Bab II : Pembahasan
Dalam Bab II, dikemukakan teori-teori yang relevan dengan tema. Teori-teori tentang pendidikan dan komersialisasi dijabarkan di sini.
Selain itu, analisa yang sistematis dari penulis juga sangat menentukan arah pembahasan masalah. Analisa yang tepat akan menentukan kualitas makalah.
Makna komersialisasi dalam pendidikan
Komersialisasi pendidikan menurut Agus Wibowo sebagaimana dikutip Asmirawanti juga mengacu pada dua pengertian yang berbeda.
komersialisasi hanya mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pendidikan serta perlengkapan yang serba mahal.
Selain itu, komersialisasi pendidikan juga mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang pendaftaran dan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan kewajiban yang harus diberikan kepada siswa.
Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal.
Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga tersebut tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan, tetapi uang pembayaran sekolah sangat mahal.
Pemungutan biaya tinggi hanya untuk memfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan infrastruktur pendidikan bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi, laboratorium dan perpustakaan yang baik serta memberikan kepada para guru atau dosen gaji menurut standar.
Sedangkan untuk sisa anggaran yang diperoleh, digunakan untuk menanamkan kembali bentuk infrastruktur pendidikan.
Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, tetapi dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan nasional.
Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.
Komersialisasi pendidikan ini biasa dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan, tetapi tidak sepadan dengan uang yang pungut.
Komersialisasi pendidikan dapat pula dimaknai memperdagangkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan KBBI yang menyatakan bahwa kata komersial atau commercialize berarti memperdagangkan.
Adapun istilah “komersialisasi pendidikan”. Dewasa ini terdapat dua pengertian yang berbeda yang mengacu pada istilah komersialisasi pendidikan, yaitu:
Komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat.
Berdasarkan kenyataan tersebut, lembaga seperti ini tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan. Pemungutan biaya yang tinggi digunakan untuk menfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan infrastruktur pendidikan yang bermutu.
Sisa anggaran yang mereka peroleh, mereka tanamkan kembali bentuk infrastruktur pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila. Akan tetapi perlu dicermati juga, karena dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan nasional.
Komersialisasi pendidikan pada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang Pendaftaran dan uang kuliah saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini dilakukan oleh lembaga yang menjanjikan pelayanan pendidikan. Akan tetapi tidak sepadan dengan uang yang mereka pungut.
Pada lembaga atau sekolah yang seperti ini, laba atau selisih anggaran yang diperoleh tidak ditanam kembali ke dalam infrastruktur pendidikan, melainkan dipergunakan untuk memperkaya pihak-pihak yang tidak secara langsung bekerja menyajikan pelayanan di lembaga tersebut.
Pihak-pihak tersebut adalah anggota yayasan atau badan amal pendidikan yang menguasai lembaga pendidikan.
komersialisasi jenis kedua ini jelas berbahaya bagi tujuan pendidikan karen dapat pula melaksanakan praktik memburu gelar akademik tanpa melalui proses serta mutu yang telah ditentukan.
Hal ini jelas dapat membunuh idealisme pendidikan Pancasila. Hal tersebut jelas tercantum di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi:
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara
Dalam bab tersebut ditas jelas dinyatakan bahwa pendidikan itu harus melalui proses belajar dan berakhlak mulia, mungkin ini kurang terdapat dalam komersialisasi pendidikan jenis kedua di atas.
Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa komersialisasi penddiikan adalah pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal.
Sehingga hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat yang mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang operasional pendidikan, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.
Dalam hal ini, dapat terlihat dari kebiasaan di sebuah sekolah unggulan di Jawa Timur yaitu SMA Trensains Jombang dan SMA Islam Sabilillah Malang.
Dimana di kedua SMA tersebut memberikan syarat bagi siswa baru untuk membayar sebesar 15 Juta Rupiah untuk 18 juta rupiah untuk SMA Islam Sabilillah Malang SMA Trensains Jombang.
Tetapi hal itu sepadan dengan kualitas kedua sekolah tersebut yang sering menjuarai kejuaraan Sains tingkat Internasional.
Komersialisme pendidikan adalah hasil dari Idealisme liberal yang sesungguhnya adalah produk dari modernisasi Barat yang telah menggilas cara pandang lama yang membuat cara berpikir manusia dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya.
Ide modernisme yang menonjol adalah pencerahan (enlightment), sebuah proses kesadaran dari belenggu adat dan budaya kegelapan yang memasung pikiran manusia selama berabad-abad.
Liberalisme klasik melahirkan banyak pemikir yang memiliki cita-cita untuk mengangkat individu menjadi pemilik dunianya secara otonom dan membebaskan diri dari penghalang yang memasung kebebasan indvidu untukmengekspresikandiri sebagai manusia.
Karenanya liberalisme dan individualisme biasa menjadi suatu hal yang tak terpisahkan.
Keduanya membentuk suatu ideologi dan cara pandang yang sangat penting bagi awal-awal pertumbuhan ide-ide modern di Barat.
Tradisi berpikir liberal dapat diidentifikasi menjadi enam prinsip dasar yang pernah disebutkan oleh JulioTeehankee, yaitu :
Individualisme; Kaum liberal percaya bahwa pribadi atau individu adalah sesuatu yang sangat penting.
Seluruh kebijakan liberal mengarah atau diarahkan untuk memmberikan ruang kepada kebebasan dan hak-hak individu. Bagi liberal, individualisme lebih penting dari kolektivisme.
Rasionalisme; Kaum liberal percaya bahwa dunia memiliki struktur yang rasional, yang dapat dipahami secara logis.
Keteraturan dunia bisa dipahami lewat deliberasi pikiran dan pencarian kritis terus menerus.
Kebebasan; Tak ada kata yang lebih penting bagi seorang liberal selain kebebasan.
Kebebasan adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati (conscience) dan determinasi. Seluruh filosofi liberalisme berangkat dari kebebasan manusia.
Tanggungjawab; Kebebasan tanpa tanggungjawab adalah keliaran. Orang sering salah memahami liberalisme sebagai liarisme.
Liberalisme adalah kebebasan plus tanggung jawab.
Keadilan; Kaum liberal percaya bahwa keadilan adalah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, Keadilan bukan berarti mengorbankan hak seseorang demi membela hak yang lainnya.
Keadilan adalah pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk bersaing dan menggapai hak-haknya,
Toleransi; Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya.
Toleransi adalah dasar bagi kebersamaan dan kerukunan hidup. Tanpa toleransi, kebebasan tidak dapat ditegakkan.
Faktor Penyebab terjadinya Komersialisasi dalam pendidikan
Terjadinya komersialisasi pendidikan di Indonesia adalah sesuatu yang possibel, sebab baik secara eksternal maupun kondisi internal, terdapat ruang yang memberi peluang bagi tumbuh suburnya komersialisasi.
Setidaknya dapat dilihat dari dua aspek.
Faktor eksternal
Dalam bidang pendidikan, Komersialisasi berpangkal pada tiga unsur,
yakni Ideologi neoliberalisme yang menyertai globalisasi, hak untuk mendapat keuntungan, dan bagaimana perguruan tinggi melakukan bisnis dalam sistem ekonomi yang berbasis pada pengetahuan, dengan modal profesional dan intelektual.
Komersialisasi pendidikan dalam kontek idiologi neoliberalisme dan kapitalisme, berhubungan dengan kualitas outputnya, profit yang didapatkan berasal dari prodak ilmu pengetahuan yang dapat dijual,
seperti hasil penelitian ilmiah yang dibutuhkan oleh pihak lain dalam mengembangkan perekonomiannya.
Dengan demikian, mahalnya pembiayaan pendidikan terjadi karena outputnya yang berkualitas, sehingga menjadi penyebab bagi tingginya biaya proses, bukan hanya pembiayaannya saja yang mahalnya.
Indonesia merupakan bagian dari dunia yang sudah tentu tidak terlepasa dari peradaban global, termasuk pada bidang ekonomi, sehingga issu-issu ekonomi dan industrialisasi yang merambah pada dunia pendidikan masuk juga ke Indonesia.
Dengan munculnya sekolah-sekolah yang bertaraf internasional dengan pembiayaan yang mahal dapat menimbulkan diskriminasi pendidikan,
Begitu juga perguruan tinggi yang membuka jalur khusus dengan paradigma siswa yang tergantung kepada kesanggupan pembiayaan yang mahal adalah fenomena komersialisasi pendidikan.
Terlebih jika mahalnya pembiayaan pendidikan yang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, serta maraknya lembaga pendidikan yang menawarkan gelar tententu.
Tanpa diikuti dengan proses yang seharusnya dijalankan, merupakan contoh dari komersialisasi pendidikan, hal itu merupakan pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi, sebagaimana orang korupsi atau menipulasi.
Fenomena Internal
Keterbatasan Anggaran
Alokasi anggaran negara untuk pendidikan masih terbatas pada tingkat pendidikan dasar, itupun hanya merupakan standar minimal.
Sedangkan pada tingkat SLTA terlebih pada lembaga pendidikan non formal, masih lebih banyak diserahkan kepada orang tua/wali.Bahkan pada Perguruan Tinggi yang membutuhkan pembiayaan pendidikan justru malah diberi hak otonomi.
Kondisi tersebut memberikan peluang bagi lembaga pendidikan untuk mencari pembiayaan dengan dalih peningkatan mutu pendidikan, dengan program-program yang ditawarkan, misalnya melalui BHMN dan BHP.
Namun demikian Strategi tersebut dapat diminimalisir dengan cara-cara yang legal yang disepakati berdasarkan regulasi yang jelas dan tidak ada pihak manapun yang berupaya untuk memperkaya diri.
Disertai dengan laporan keuangan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.
Mentalitas rendah
Sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung memiliki sikap yang hanya semata-mata materialistis.
Terbukti munculnya orang-orang yang diadili karena menyalahgunakan keuangan (korupsi) dan hal itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan pada sektor apa saja, termasuk dalam dunia pendidikan.
Mentalitas seperti itu akan lebih berbahaya jika dimiliki oleh tenga pendidik dan kependidikan, sebab tugas utama pendidik adalah berkaitan dengan kualitas manusia.
Jika hanya berorientasi materialis semata, ia akan bekerja hanya untuk memenuhi tuntutan materialismenya dan dapat mendorong terjadinya komersialisasi pendidikan.
Kesejahteraan
Tingkat Kesejahteraan pegawai termasuk para pendidik yang belum memadai dan tidak merata, padahal faktor kesejahteraan adalah salah satu paktor pendukung performen kinerja berkualitas, terlebih masalah pemerataan.
Kesejahteraan yang tidak seimbang dan merata dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Kondisi tersebut, dapat mengurangi tanggungjawab sebagai seorang pendidik/pekerja.
Di sisi lain juga dapat memicu untuk menyalahgunakan kewenangannya guna menutupi kekurangannya.
Sehingga apa yang ia kerjakan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materialistis sementara tanggungjawab terhadap kewajibannya terabaikan.
Dampak komersialisasi Pendidikan
Komersialisasi pendidikan memiliki dua sisi yang salihg bertolak
belakang. Di satu sisi komersialisasi memang memiliki dampak positif, tetapi di sisi lain juga berdampak negatif terhadap penyelanggaraan pendidikan di lndonesia.
Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai dampak sosial tingginya biaya masuk di perguruan tinggi, penulis akan menguraikan terlebih dahulu dampak positif dan negatif yang dikemukakan oleh Edi Suharto, sebagai analis pekerjaan sosial yang juga concern terhadap dunia pendidikan.
Beberapa dampak positif adanya komercialisasi pendidikan antara lain:
Beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang, sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk membiayai aspek lain yang dianggap lebih mendesak. salah satu contoh untuk membiayai pendidikan alternatif yang ditujukan untuk kalangan miskin, anak jalanan atau suku terasing.
Memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi mencerdaskan bangsa.
Lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif, sehingga berdampak pada peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan.
Gaji pengajar (dosen dan guru) dapat lebih ditingkatkan. Haliniditujukan untuk memacu kepuasan kerja dan kinerja mereka dalam memacu perkembangan anak didik.
Beberapa dampak negatif komersialisasi pendidikan yang dikemukakan oleh Edi Suharto sebagai beriku:
Pendidikan menjadi mahal. Komersialisasi pendidikan menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat yang tidak mampu, sehingga memberikan peluang pula pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak dan tindak kriminalitas.
Gap dalam kualitas pendidikan. Komersialisasi pendidikan memunculkan sebuah kompetisi.
Lembaga pendidikan yang menang dalam persaingan dan perburuan dana, akan menjadi sekolah unggulan sedangkan lembaga yang kalah menjaditerpuruk. Perguruan tinggi yang ternama dan diunggulkan memang menjadi acuan bagi peserta didik untuk kelanjutan masa depannya.
Adanya diskriminasi. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan semakin sempit dan cenderung bersifat diskriminatif.
Orang kaya dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang lebih baik, berbanding terbalik dengan orang yang tidak mampu (miskin).
Munculnya stigmatisasi. Terjadi pelabelan sosial dimana orang menilai bahwa sekolah bagus dan ternama adalah milik orang kaya begitupun sebaliknya.
Akibatnya anak-anak golongan menengah kebawah cenderung tumbuh menjadi anak yang minder, karena tidak mampu mengikuti irama dan suasana glamour sekolah.
Terjadi perubahan misi pendidikan. Pada awalnya pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan dan membudayakan kehidupan bangsa.
Komersialisasi dapat menggeser’budaya akademik” menjadi “budaya ekonomis.
“Asumi tersebut berangkat dari pemahaman bahwa semestinya lembaga pendidikan merupakan tempat seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan
keahlian dalam memperbaiki keberlangsungan hidupnya, tetapi sekarang berubah menjadi ‘lahan basah’ yang dapat mendatangkan keuntungan berlipat dalam waktu sekejap.
Memacu gaya hidup konsumerisme. Baik pengajar maupun siswanya terobsesi untuk bergaya hidup mewah.
Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan mental “diktator”‘ pada pengajar, sehingga berdampak buruk bagi perkembangan siswany.
Hal ini tentu berdampak sangat buruk dalam dunia pendidikan kita, sebab secara tidak langsung membentuk karakter generasi penerus sebagai konsumen terbesar untuk mengikuti trend masa kini.
Tidak hanya peserta didik bahkan penyelenggara pendidikan juga ikut terlibat di dalamnya.
Dikarenakan konsumerisme tersebut maka mereka tidak segan untuk menarik biaya tinggi pada penerimaan mahasiswa baru.
Memperburuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan di masa depan.
Hal ini didorong oleh keinginan meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya. Kondisi tersebut akan mengancam regenerasi kualitas kepemimpinan masa depan.
Praktek komersialisasi pada penyelenggaraan pendidikan khususnya biaya pendidikan di perguruan tinggi, memang akan sangat sulit sekali untuk ditiadakan.
Umumnya yang terjadi adalah pewarisan sistem tersebut pada generasi selanjutnya.
Rantai kemiskinan semakin mustahil untuk diputuskan. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan semakin akan kehilangan fungsinya.
Upaya Meminimalisir Komersialisasi Dalam Pendidikan Islam
Pada dasarnya fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cakap, cerdas dan mampu terjun keranah persaingan global.
Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 3 dijelaskan
”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Pendidikan Indonesia menjadi sebuah problem jangka panjang ketika arah pendidikan nasional kita jauh dari apa yang dicita – citakan.
Pendidikan kita saat ini menjadi sebuah ranah komersialisasi dimana siapa yang berduit akan mendapatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas sedangkan yang miskin baru mendapat pendidikan yang di inginkannya ketika harus dikasihani dulu.
Bukankah dalam pembukaan UUD 1945 tersurat “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan sebuah kalimat yang tidak mendiskrimanasi si kaya dan si miskin dalam mendapatkan kualitas pendidikan.
Namun, sayangnya dilapangan jauh berbeda untuk masuk sekolah yang mutunya bagus harus membayar mahal dan untuk dapat masuk kuliah harus membayar uang pembangunan yang mahal.
Inikah sebuah sistem yang mengarahkan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik ketika dalam pendidikan masih uang yang berbicara.
Ketika ingin masuh sekolah atau perguruan tinggi yang bagus harus uang yang berbicara sehingga si miskin hanya bisa bercita – cita untuk sekolah ditempat berkualitas itu tapi tak pernah mampu untuk menggapai cita – citanya.
Semua karena belum juga ingin mendaftar maka biaya tinggi menjadi seperti roh jahat yang siap menerkam mereka ketik ingin masuk kesana.
Tataran pendidikan kita harus terarah dan sesuai dengan fungsi dan tujuan UU yang berlaku sehingga arah kebijakan pendidikan nasional searah dengan ketetapan UU yang bebas dari diskriminasi dan komersialisasi pendidikan.
Memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak bangsa yang memang memiliki kemampuan dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang berkualitas dengan dorongan pemerintah khususnya yang berwenang yakni Kementrian Pendidikan Nasional.
Dengan pemerataan pendidikan akan memberikan adil positif bagi si miskin keluar dari kemiskinannya dimasa depan karena pendidikan yang didapatkannya. Andil positif inilah yang akan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia semakin menuju arah yang lebih baik.
Peringatan 77 tahun International Students’ Day (ISD) tahun 2016 diperingati oleh gerakan mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan kembali perlawanan dalam melawan komersialisasi pendidikan.
Grand Isu “Reformasi Pendidikan Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat” dalam aksi tersebut memuat beberapa tuntutan diantaranya :
Tolak Komersialisasi Pendidikan;
Wujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam dunia pendidikan;
Wujudkan demokrasi dalam dunia pendidikan;
Perangi korupsi dan pungli dalam dunia pendidikan;
Tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual dalam dunia pendidika. Lingkar Studi Kerakyatan (LSK) meskipun tidak terlibat dalam pembentukan aliansi juga turut bergabung dalam aksi tersebut untuk memberikan dorongan perspektif dengan menyebarkan pamflet berjudul
“Mahasiswa dan Buruh Bersatulah, Lawan Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan”
Saat ini kita hidup dimana 1 persen orang didunia memiliki kekayaan yang sebanding dengan 99 persen penduduk dunia.
Di Indonesia, Kekayaan 40 orang terkaya setara dengan 60 juta rakyat yang paling miskin.
Hal ini di karenakan sumber penghidupan seperti tanah, sumber daya alam, mesin dan industri pabrik, serta alat-alat produksi lainnya yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak hanya dimiliki secara pribadi, yakni segelintir orang yang mempunyai modal yang sangat besar.
Pemilik modal (kapitalis) ini sangat berkepentingan untuk terus memperluas modalnya tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan, budaya, pendidikan, bahkan kemanusiaan. Inilah yang kita sebut sebagai sistem kapitalisme.
Perkembangan yang dicapai oleh manusia dalam sistem tersebut bukan sebesar-besarnya untuk kebutuhan manusia melainkan sebagai komoditi atau barang dagangan, termasuk pada dunia pendidikan.
Dunia pendidikan dalam sistem kapitalisme sejatinya bukan untuk mencerdaskan dan membebaskan manusia
Dunia pendidikan menjadi sarana untuk mencetak tenaga kerja terdidik yang berbiaya murah demi kebutuhan pasar kapital.
Semenjak kapitalisme mengemuka pasca revolusi Industri di Inggris (1750-1850) yang menandai perkembangan alat produksi manusia, tenaga ahli sangat berguna untuk menjalankan mesin-mesin dan teknologi baru agar tidak jadi rusak dan berkarat, untuk itulah awal mula dunia pendidikan dibentuk pada awal kemunculan sistem kapitalisme.
Dalam perkembangannya dunia pendidikan di arahkan untuk memproduksi perluasan provit kaum kapialis.
Contohnya pada Perang Dunia ke-II, dimana dunia pendidikan diberi subsidi untuk melakukan berbagai riset dan penemuan untuk memproduksi alat-alat perang, kesehatan, pangan, dan sebagainya.
Setelah penemuan baru ditemukan, hasilnya justru dipatenkan oleh kaum kapilis untuk kepemilikan pribadi bukan kemaslahatan umat manusia.
Sampai sekarang dimana perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat dan pabrik-pabrik besar semakin banyak terbuka, maka kebutuhan akan tenaga terdidik yang berbiaya murah menjadi semakin besar akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan keberadaan perguruan tinggi yang berkualitas.
Tenaga terdidik yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki fisik yang bagus, bukan yang serba kekurangan (cacat, difabel, dan disabilitas) karena akan menghambat perkembangan modal.
Dunia pendidikan menjadi tempat untuk mendidik generasi muda agar menjadi penurut dalam tatanan masyarakat kapitalis.
Proses tersebut tersebut dapat kita lihat semenjak mahasiswa memasuki perguruan tinggi.
Baru masuk kuliah saja calon mahasiswa sudah dihadapkan oleh ratusan pesaing untuk masuk di universitas sesuai dengan jurusan yang diinginkannya, tidak sedikit dari mereka yang salah jurusan karena sistem persaingan seperti ini, ditambah lagi dengan mahalnya biaya kuliah.
Setelah masuk perkuliahan mahasiswa dicekoki oleh doktrin untung ruginya para dosen dan menekan mahasiswanya untuk lulus dengan cepat agar mendapatkan pekerjaan, serta berlomba-lomba mendapatkan IPK tertinggi.
Alhasil setelah lulus IPK yang tinggi tadi tidak berguna dalam menghadapi realitas keseharian dan masalah yang ada dalam masyarakat.
Namun kembali berlomba-lomba dengan jutaan sarjana lainnya untuk menggantungkan nasibnya pada institusi-institus kapitalis besar termasuk negara yang notabane hanya untuk menambah provit kaum kapitalis.
Inilah yang membuat banyak generasi muda menjadi teralienasi dari lingkungannya, sebab belajar bukan lagi karena ekspresi diri melainkan kemendesakan dalam hidup.
Model pendidikan seperti ini yang disebut Paulo Freire. sebagai pendidikan “gaya bank”.
Disebut pendidikan gaya bank sebab dalam proses belajar mengajar, dosen tidak memberikan pengertian sejati terhadap ilmu pengetahuan, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada para mahasiswa untuk dikeluarkan dalam bentuk yang sama.
Dosen bertindak sebagai penabung yang menabung informasi sementara mahasiswa dijejali informasi untuk disimpan. Mahasiswa tak lebih hanya sebuah objek, menjadikannya miskin daya cipta.
Dunia pendidikan menjadi tempat berlangsungnya akumulasi modal itu sendiri terjadi.
Proses akumulasi modal tersebut diperas dari nilai lebih yang didapat dari keringat para buruh.
Ini juga yang menyebabkan buruknya sistem belajar mengajar yang dialami oleh mahasiswa.
Dosen misalnya mayoritas berstatus tenaga kerja kontrak (outsourching), honorer, bahkan hubungan kerja yang tak jelas (upah murah, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua).
Ini juga menimpa buruh-buruh di lingkungan kampus lainnya seperti staf-staf kampus, pegawai akademik, satpam, dan pedagang kecil.
Pemotongan anggaran jaminan sosial dan PHK yang terus membayangi para buruh dunia pendidikan tidak sebanding dengan dipotongnya perjalanan dinas para pejabat, pajak progresif bagi perusahaan besar, dan lain-lain.
Oleh karena itu, mahasiswa maupun dosen dan buruh pendidikan lainnya harus menempatkan dirinya sebagai subjek yang berkepentingan mengubah objek, yakni situasi sosio-ekonomi yang kapitalistis sebab sama-sama dirugikan olehnya.
Sudah seharusnya pemilihan pejabat kampus (ketua prodi, dekan, dan rektor) dipilih secara demokratis oleh seluruh buruh-buruh pendidikan.
Karena para buruh inilah yang menentukan berjalannya dunia pendidikan, bukan ditangan segelintir orang birokrat seperti sekarang ini.
Upaya meminimalisir komersialisasi pendidikan yaitu Anggaran pendidikan dalam APBN yang mencapai 20 % harus di gunakan dengan baik.
Gunakan dana yang bertrilyun – trilyun itu secara bijak khususnya pemerataan pendidikan Indonesia.
Jangan ada komersialisasi pendidikan yang hanya akan mengarahkan pendidikan di Indonesia sebagai pendidikan diskriminatif yang hanya dijangkau orang berduit saja.
Komersialisasi pendidikan hanya akan membuka kesempatan adanya korupsi dilembaga pendidikan karena kita tahu korupsi sudah merasuk dalam sendi – sendi dan segala bidang kehidupan negara ini termasuk pendidikan.
Kita yakinkan bersama dengan arah pendidikan Indonesia yang berkeadilan dan menjangkau keseluruh lapisan masyarakat akan membantu dalam memajukan manusia – manusia Indonesia menuju yang lebih baik berdasarkan amanat Undang – Undang Dasar.
Pendidikan akan memberikan sebuah masa depan yang cerah bagi anak bangsa ini yang akan menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan.
Sumber daya alam kita yang kaya akan termanfaatkan dengan baik dengan manusia – manusia yang berpendidikan dan terdidik dari pendidikan yang baik.
Membuat anak Indonesia yang miskin pada masa anak – anak dengan ilmu yang dimiliki dan didapat dari pendidikan akan menjadikan mereka terbebas dari sebuah kemiskinan yang membelenggu.
Pendidikan adalah aset penting bangsa ini maka dari itu kita harus mengawal pendidikan nasional kita kearah pendidikan yang merata.
Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. oleh karena itu untuk meminimalkan komersialisasi dalam pendidikan maka pemerintah mencanangkan program diantaranya :
Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Pendidikan menjadi landasan kuat untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat.
Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.
Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar.
Selanjutnya, pemerintah mencanangkan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi equality of access).
Di samping itu pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi equality of survival) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.
Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan program BOS untuk pendidikan dasar.
Hal ini menunjukan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain:
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti,
Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.
Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.
Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara. Tujuan negara bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa.
Pendidikan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (educated people) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang sejahtera.
Membangun Sistem Pendidikan Demokratis.
Pendidikan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan dengan terciptanya lingkup demokrasi pendidikan.
Lingkup demokrasi pendidikan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Namun, faktanya kehidupan yang demokratis masih belum mampu diwujudkan oleh masyarakat kita.
Agar memungkinkan terwujudnya nilai-nilai demokrasi, konsep sistem pendidikan yang demokratis terkait dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang dan dikembangkan.
Ketiga hal tersebut berlaku bagi seluruh komponen pendidikan, yaitu kurikulum, materi pendidikan, sarana prasarana, lingkungan siswa, guru, tenaga pendidik, proses pendidikan dan lainnya.
Bisa juga bersifat khusus yaitu pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem pendidikan tersebut misalnya kurikulum, bahan pelajaran atau proses belajar mengajar.
Ketiga hal tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi.
Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan tujuh butir prinsip dibawah ini:
Mengutamakan kepentingan masyarakat,
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan,
Memiliki i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah,
Musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur,
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya komersialisasi pendidikan.
Swastanisasi adalah anak kandung liberalisasi yang semakin menggelobal dan menyentuh berbagai bidang kehidupan.
Merujuk pada George Ritzer, privatisasi pendidikan adalah konsekuensi logis dari menjunjung prinsip kuantifikasi, efisiensi, terprediksi, dan teknologis setiap dalam sendi kehidupan.
Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai public good, pemerintah secara massal untuk menjamin harga murah. Pemerintah merasa tida memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan.
Misalnya, karena mengalami kesulitan dana akibatnya krisis ekonomi. Keadaan ini bisa real, dalam arti memang benar pemerintah kekuarangan dana. Namun, bisa juga palsu.
Artinya pemerintah bukan tidak mampu, melainkan tidak mau atau tidak memiliki visi untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Dan mungkin pemerintah lebih suka membelanjakan anggrana dengan hal yang lain.
Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik.
Akibatnya lembaga pendidikan menjadi tidak efisien (mahal dan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan), tidak kompetitif (tidak termotivasi untuk bersaing meningkatkan mutu), dan tidak berkembang (mandeg).
Karena swastanisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan “Fund Raising”, Sehingga hanya mengandalkan siswa dan orang tuanya sebagai target utama perolehan dana.
Secara teoritis, privatisasi pendidikan sesungguhnya tidak selalu bersifat negatif. Berbeda dampak positif yang dapat kita ambil,
Pertama beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang. Sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk membiayai aspek lain yang dianggap lebih mendesak.
Misalnya, untuk membiayai “Pendidikan Alternatif”. Semisal pendidikan non-formal untuk kalangan miskin, anak jalanan atau suku terasingkan.
Kedua memeberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi mencerdaskan bangsa.
Ketiga lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif. Dapat berdampak pada peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan.
Keempat gaji penggiat pendidikan (Dosen dan Guru) dapat lebih ditingkatkan kesejahtraannya yang baik diharapkan dapat memacu kepuasan kerja dan kinerja mereka dalam mencerahkan anak didiknya.
Lemahnya perangkat kebijakan dan penegakan hukum dapat mendistorsi swastanisasi pendidikan yang seblumnya bertujuan mulia.
Privatisasi pendidikan juga dapat membawa dampak sosial yang diharapkan jika tidak disertai aturan main yang jelas dan etika sosial yang benar.
Pendidikan menjadi mahal. Pendidikan menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas, khsusnya warga kurang mampu.
Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat miskin yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak, dan kriminalisasi.
Privatisasi pendidikan dapat meningkatkan kompetisi. Di sisi lain, dampak dari kompetisi adalah terciptanya polarisasi lembaga pendidikan.
Lembaga yang menang dalam persaingan dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan. Dan sebaliknya lembaga yang kalah dalam persaingan akan menjadi yang terbelakang.
Diskriminasi kesempatan memproleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif.
Orang kaya dapat memproleh pendidikan relatif mudah. Sedangkan orang miskin akan semakin sulit, stigmatisasi.
Terjadi segregasi kelas sosial antara orang kaya dan miskin konsekuensinya terjadi pelebelan sosial yang lebih parah berdampak kepada sikologis anak (kurang mampu) si anak akan merasa minder karena tidak mampu mengikuti irama dan suasana glamour sekolah.
Perubahan misi pendidikan. Pada mulanaya pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan memberdayakan masayarakat.
Komersialisasi pendidikan akan menggeser “ budaya akademik” menjadi “ budaya ekonomis”. Para guru akan memiliki mentalitas “ pedagang” ketimbang mentalitas pendidik.
Mereka lebih tertarik mencari pendapatan dari pada mengembangkan pengetahuan.
Gaya Hidup. “besar pasak daripada tiang” banyak anak-anak sekolah gedongan yang membawa mobil mahal (milik orang tuannya) ke sekolah.
Guru dan Dosen dapat terobsesi oleh gaya hidup mewah. Ini akan melahirkan mental “dikator” pada pengajar, yaitu “menjaual diktat untuk beli motor”.
Rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan.
Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan “ Karena Miskin orang tidak sekolah, karena tidak sekolah, ia tidak dapat Pekerjaan.
Karena tidak dapat pekerjaan, ia menjadi miskin dan begitu seterusnnya. Pendidikan sebagai pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan semakin kehilangan fungsinya.
Bab III : Penutup
Makna komersialisasi penddikan adalah bahwa komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal sehingga hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat yang mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang operasional pendidikan, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.
Upaya memimalisir komersialisasi dalam pendidikan diantaranya:
Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Membangun Sistem Pendidikan Demokratis.
Daftar Pustaka
Asmirawanti,”Komersialisasi Pendidikan”Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401
Astri, Herlina. 2011. “Dampak Sosisal Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia” Kajian Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI. 16 (3) : 617-622
Bakar , M. Yunus Abu “Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia” Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. Vol. 8, No.1,April 2012
Dokumentasi KKL JOMBANG-MALANG PAI IAIN Pekalongan, 24-25 September 2019
Irawaty A. Kahar “ Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia : Suatu Tinjauan Dari Aspek Politik, Sosial, Ekonomi dan Budaya. “ Ragam Edisi NO. 23 Tahun XI Januari 2007. Universitas Sumatera Utara
Jayadi, Yadi “ DAMPAK SOSIAL KOMERSIALISASI PENDIDIKAN” (Kemanakah Kita langkahkan Kaki Ini)”, , Mahasiswa UIN SGD Bandung, Bandung, Senin 07 November 2016.
Rustiawan, Hafid. 2015. “Komersialisasi Pendidikan (Analisis Pembiayaan Pendididkan)” Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan. 16 (1): 56-60
Suara Progresif, “ Bagaimana Melawan Komersialisasi Pendidikan “Posted on November 27, 2016 by Lingkar Studi Kerakyatan
Demikianlah contoh makalah pendidikan dasar ini saya buat. Untuk lebih memahami sistematika penulisan makalahnya, dapat anda semua download file dalam bentuk Microsoft word di link ini :
Semoga bermanfaat untuk anda semua dan sampai jumpa di contoh makalah berikutnya.
Baca Juga : Contoh Makalah Singkat, Contoh Makalah Yang Baik Dan Benar
